JK: PNS Harus Punya Standar Nasional

Kepegawaian yang diselenggarakan Badan Kepegawaian resmi dibuka. Acara ini dibuka secara simbolis oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pidatonya, JK mengingatkan peran penting pegawai negeri sipil dalam mengelola negara dan penyelenggaraan birokrasi.JK menyatakan bahwa saat ini jumlah yang ada di Indonesia mencapai 4,3 juta orang yang setengahnya adalah para guru, sedangkan untuk sisanya merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan sebagai pilar terdepan dalam menangani administrasi dalam melayani masyarakat."Andalah (PNS) yang mengelola negara, melaksanakan kebijakan negara ini. Artinya, negeri sebenarnya secara langsung digerakkan PNS yang mengelolanya secara administratif," kata JK dalam sambutan di Hotel Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).JK juga mengatakan bahwa PNS merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh karena itu jalan atau tidaknya  suatu kebijakan pemerintah tergantung kepada PNS sebagai pelaksana kebijakan.Sukses atau tidak rumusan kebijakan tak hanya tergantung kepemimpinan dan perumusan kebijakan itu sendiri. "Apapun baiknya kebijakan yang ditimbulkan, berapapun UU yang dilaksanakan, berapapun PP yang diterbitkan, kepmen, pergub, keputusan bupati yang dibuat, pada akhirnya implementasinya dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil," ungkap JK.Pegawai Negeri Sipil ini ada baiknya mempunyai standar nasional tapi juga bisa menyesuaikan dan bertindak sesuai dengan kondisi daerah. "Karena semuanya adalah sesuai aturan yang ada mempunyai sifat nasional, standar nasional, pengelolaannya sesuai aturan dan kebijakan lokal yang kita jalankan," tandas JK.Dalam acara itu juga turut hadir Yuddy Chrisnandi.Rakornas ASN Kepegawaian ini juga memberikan BKN Award kepada sejumlah instansi yang berprestasi. Bang Roy Han